UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 untuk mengatur
praktik kedokteran dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada
pasien dan masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.
Undang-Undang
ini mengatur tentang persyaratan dokter untuk dapat berpraktik kedokteran, juga
mengatur tentang organisasi Konsil Kedokteran, Standar Pendidikan Profesi
Kedokteran serta Pendidikan dan Pelatihannya, dan proses registrasi tenaga
dokter, serta mengatur tentang penyelenggaraan praktik kedokteran.
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
29 TAHUN 2004
TENTANG
PRAKTIK
KEDOKTERAN
DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
- Bahwa membangun kesehatan ditujukan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur
kesejahteraan umum sebagai dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia Tahun 1945
- Bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia
harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh
masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan
terjangkau oleh masyarakat
- Bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang
merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan
harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang
tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan
mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi,
registrasi, lisensi, serta pembinaan pengawasan, dan pemantauan agar
penyelanggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi;
- Bahwa untuk memberikan perlindungan pada
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang
praktik Kedokteran;
Mengingat
Pasal
20 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Dengan
Persetujuan Bersama
DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
M E M
U T U S K A N:
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.
BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal
1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan
:
Praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan
upaya kesehatan;
Dokter dan dokter gigi adalah dokter , dokter
spesialis dokter gigi, dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau
kedokteran baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatau
badan otonom, mendiri, nonstructural dan Konsil kedokteran Gigi.
Sertifikat Konpentensi adalah surat tanda
pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan
prektek kedokteran si seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap
dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat konpetensi dan telah
mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk
melakukan tindakan profesinya.
Regisrasi adalah pencatatan ulang terhadap
dokter dan doktr gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang
diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik
kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi
adalah bukti tertulis yang diberika oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada
dookter dan dokter gigi yang telah diregistrasi
Sarjana pelayanan kesehatan adalah tempat
penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik
kedokteran atau kedoktaran gigi.
Pasien adalah setiap orang yang melakukan
konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang
diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter
gigi.
Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah
suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan
auatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang,
dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter
Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium
kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi
untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin
ilmu tersebut.
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia adalah lembaga yang berwanang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan
yang dilakukan dan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu
kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sangsi.
Menteri dalah menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang kesehatan.
Pasal
5
Konsil Kedokteran Indonesia berkedudukan di
ibukota negara Republik Indonesia.
Bagian
Kedua
Fungsi,
Tugas, dan Wewenang
Pasal
6
Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi
peraturan, pengesaha, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan
praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.
Pasal
7
Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :
- Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi.
- Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter
dan dokter gigi; dan
- Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan
praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terakit sesuai dengan
fungsi masing-masing.
- Standar pendidikan profesi dikter dan dokter
gigi yang disahkan Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan
bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium
kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi
rumah sakit pendidikan.
Pasal
8
Dalam menjalankan tugas sebagai mana dimaksud
Pasal 7 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang.
- Menyetujui dan menolak peermohonan registrasi
dokter dan dokter gigi;
- Menerbitkan dan mencabut surat tanda
registrasi dokter dan dokter gigi;
- Mengesahkan standar kompetensi doktrer dan
dokter gigi;
- Melakukan pengujian terhadap persyaratan
registrasi dokter dan dokter gigi;
- Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran
dan kedokteran gigi;
- Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter
dan dokter gigi mengenai pelaksanaanetika profesi atau perangkatnya karena
melanggar ketentuan etika profesi.
Pasal
9
Ketentuan labih lanjut mengenai fungsi dan
tugas Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran
Indonesia.
Pasal
10
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi diatur
dengan Peraturan Konsil kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
Bagian
Ketiga
Susunan
Organisasi dan Keanggotaan
\Pasal
11
Susunan Organisasi Konsil Kedokteran
Indonesia terdiri atas :
- Konsil Kedokteran; dan
- Konsil Kedokteran Gigi.
- Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri atas 3 (tiga) divisi,
yaitu:
- Divisi Registrasi;
- Divisi Standar Pendidikan Profesi; dan
- Divisi Pembinaan
Pasal
12
Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia terdiri
atas :
Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia yang
terdiri atas 3 (tiga) orang merangkap anggota,
Pimpinan Konsil Kedokteran dan Pimpinan
Konsil Kedokteran gigi masing-masing 1 (satu) orang merangkap anggota; dan
Pimpinan divisi pada Konsil Kedokteran dan
Konsil Kedokter Gigi masing-masing 1 (satu) orang merangkap anggota
Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara kolektif.
Pimpinan konsil Kedokteran Indonesia sebagai
mana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawaban tertinggi.
Pasal
13
Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia terdiri
atas seorang kedua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
Pimpinan Konsil Kedokteran terdiri atas
seseorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua devisi
Pasal
14
Jumlah Anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17
(tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsuryang berasal dari :
Organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;
Organisasi profesi kedokteran gigi 2 (duaA)
orang;
Asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1
(satu) orang;
Asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi
1 (satu) orang;
Kolegium kedokteran 1 (satu) orang;
Kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang;
Asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua)
orang;
Tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;
Departemen Kesehatan 2 (dua) orang;
Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang.
Tata cara pemilihan tokoh masyarakat sebagai
mana domaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia
ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil
Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan
keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal
15
Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia,
pimpinan Konsil Kedokteran, pimpinan Konsil Kedokteran Gigi, pimpinan divisi
pada Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi dipilih oleh anggota dan
ditetapkan oleh rapat pleno anggota.
Pasal
16
Masa bakti keanggotaan Konsil Kedokteran
Indonesia adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya.
Pasal
17
Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebelum
memangku jabatan wajib mencakup sumpah/janji, menurut agamanya di hadapan
Presiden
Sumpah/Janji sebagaimana dengan
sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, tidak sekali-kali akan
menerima langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan
atau pemberian.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan
menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau
pemberian.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam
menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu kedokteran atau
kedokteran gigi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan dokter
atau dokter gigi.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia
dan taat kepada dan akan mempertaruhkan serta mengamalkan Pancasila sebagai
dasar negara, Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa
akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh seksama,
obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras,
jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan
sebaik-baiknya, serta serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha
Esa, Masyarakat, bangsa dan negara.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa
akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan
siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya
yang diamanatkan Undang-undang kepada saya".
Pasal
18
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Konsil
Kedokteran Indonesia, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
Warga negara Republik Indonesia
Sehat jasmani dan rohani
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
berakhlak mulia
Berkelakuan baik
Berusia sekurang-kurangnya 40(empat puluh)
tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi
anggota Konsil Kedokteran Indonesia
Pernah melakukan praktik kedokteran paling
sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau
surat tanda registrasi dokter gigi, kecuali untuk wakil dari masyarakat
Cakap, jujur, memiliki moral, etika dan
integrasi lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil
Kedokteran Indonesia
Melepaska jabatan structural dan/atau jabatan
lainnya pada saat diangkat danselama menjadi anggota Konsil Kedokteran
Indonesia
Pasal
19
Anggota Konsil Kedokteran Indonesia berhanti
atau diberhentikan karena :
Berakhir masa jabatan sebagai anggota.
Mengundurka diri atas permintaan sendiri
Meninggal dunia
Bertampat timggal di luar wilayah Republik
Indonesia
Tidak mampu lagi melakukan tugas secara
terus-menerus selama 3 (tiga) bulan, atau
Dipindahkan karena melakukan tindak pidana
kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
Dalam hal anggota Konsil Kedokteran Indonesia
menjadi tersangka tindak podana kejahatan, diberhentikan sementara dari
jabatannya.
Pemberhentiaan sebagaimana dimaksud pada ayat
2 (dua) bukan anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
Dalam menjalankan tugasnyha sekretaris
bertanggung jawab kepada pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia.
Ketentuan fungi dan tugas sekretaris
dilakukan oleh pegawai Konsil Kedokteran Indonesia
Pasal
20
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
Konsil Kedokteran Indonesia dibantu sekretaris yang dipimpin oleh seorang
sekretaris.
Sektretaris diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri.
Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bukan anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
Dalam menjalankan tugasnya sekretaris
bertanggung jawab kepada pemimpinan Konsil Kedokteran Indonesia.
Ketentuan fungi dan tugas sekretaris
dilakukan oleh pegawai Konsil Kedokteran Indonesia
Pasal
21
Pelaksanaan tugas secretariat dilakukan oleh
pagawai Konsil Kedokteran Indonesia
Pegawai sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
untuk pada peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.
Bagian
Keempat
Tata
Kerja
Pasal
22
Setiap keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota.
Rapat Pleno Konsil Kedokteran Indonesia
dianggap sah jika dihadiri oleh oaling sedikit setengah dari jumlah anggota
ditambah satu.
Keputusan diambil dengan cara musyawarah
untuk mufakat.
Dalam hal tidak terdapat kesepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dilakukan pemungutan suara.
Pasal
23
Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia
melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggota dan pegawai konsil agar
pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal
24
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja
Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Bagian
Kelima
Pembiayaan
Pasal
25
Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil
Kedokteran Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB IV
STANDAR
PENDIDIKAN PROFESI KEDOKETERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
Pasal
26
Standar pendidikan profesi kedokteran dan
standar pendidikan profesi kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran
Indonesia
Standar pendidikan profesi kedokteran dan
standar pendidikan profesi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Untuk pendidikan profesi dokter atau dokter
gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokeran gigi;
dan
Untuk pendidikan profesi dokter spesialis
atau dokter atau dokter gigi spesialis disusun oleh kkolegium kedokteran atau
kedokteran gigi.
Asosiasi institusi pendidikan kedokterann
atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hururf a berkoordinasi dengan organisasi profesi,
kolegium,asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan
Departemen Kesehatan.
Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi
dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen
Pendidikan Nasiolan, dan Departemen Kesehatan.
BAB V
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEDOKTERAN DANNKEDOKTERAN GIGI
Pasal
27
Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau
kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi,
dilaksanakan sesuai dengan pendidikan standar pendidikan profesi kedokteran
atau kedokteran gigi.
Pasal
28
Setiap dokter atau dokter gigi yang
berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran
gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga
lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi.
Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran
gigi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran atau
kedokteran gigi.
BAB VI
REGISTRASI
DOKTER DAN DOKTER GIGI
Pasal
29
Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan
praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter
dan surat tanda registrasi dokter gigi.
Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda
registrasi dokter gigi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Konsil Kedokteran Indonesia.
Untuk memperoleh surat tanda registrasi
dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memilih persyaratan :
Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis,
dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan
sumpah/janjji dokter atau dokter gigi;
Memiliki surat keterangan sehat fisik dan
mental;
Memiliki sertifikat kompetensi; dan
Membuat pernyataan akan mematuhi dan
melaksanakan ketentuan etika profesi.
Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda
registrasidokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan registrasi ulang setiap
5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat 3 (tiga) huruf c dan huruf d.
Ketua Konsil Kedokteran dan Kedokteran Gigi
dalam melakukan registrasi ulang harus mendengar pertimbangan ketuqa divisi
registrasi dan ketua divisi pembinaan.
Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil
Kedokteran Gigi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga registrasi dokter dan
dokter gigi.
Pasal
30
Dokter dan dokter gigi lulusan luar negriyang
akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi.
Evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat
(1) meliputi :
Kesahan ijazah;
Kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran
yang dinyatakan dengan suarat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan
sertifikat kompetensi.
Mempunyai surat pernyataan telah megucapkan
sumpah/janji dokter atau dokter gigi.
Membuat pernyataan akan mematuhi dan
melaksanakan ketentuan etika profesi.
Dokter dan dokter gigi warga negara asing
selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus
melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia
Dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diberikan surat tanda
registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi oleh Konsil
Kedokteran Indonesia.
Pasal
33
Dicabut atas dasar ketentuan peraturan
perundang-undangan;
Habis masa berlakunya dan yang bersangkutan
tidak mendaftar ulang;
Atas permintaan yang bersangkutan;
Yang bersangkutan meninggal dunia; atau
Dicabut Konsil Kedokteran Indonesia.
Pasal
34
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara, dan registrasi bersyarat
diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
Pasal
35
Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki
surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai
dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas :
Mewawncarai pasien;
Memeriksa fisik dan mental pasien;
Menentukan pemeriksaan penunjang;
Menegakkan diagnosis;
Menetukan penataletakan dan pengobatan
pasien;
Melakukan tindakan kedokteran atau tindakan
kedokteran gigi;
Menulis resep obat dan alat kesehatan;
Menerbitka surat keterangan dokter atau
dokter gigi;
Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang
diijinkan; dan
Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien,
bagi yang prektik di daerah terpencil yang tidak ada apotik.
Selain kewenangan sebagai mana dimaksud pada
ayat (1) kewenangan lainnya diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran
Indonesia.
BAB
VII
PENYELENGGARAAN
PRAKTIK KEDOKTERAN
Bagian
Kesatu
Surat Izin Praktik
Pasal
36
Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan
praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.
Pasal
37
Surat izin praktik sebagaiman dimaksudkan
dalam Pasal 36 dikeluarkann oleh pejabat kesehatan yang berwenang di
kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.
Suatu izin peraktik dokter atau dokter gigi
sebagai mana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3
(tiga) tempat.
Suatu surat izin praktik hanya berlaku untuk
1 (satu) tempat praktik.
Pasal
38
Untuk mendapatkan surat izin praktik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus :
memiliki surat tanda registrasi kedokteran
atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32;
Mempunyai tempat praktik; dan
Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.
Surat izin praktik masih tetap berlaku
sepanjang :
Surat tanda registrasi dokter atau surat
tanda registrasi dokter gigi masih berlaku; dan
Tempat izin praktik masih sesuai dengan yang
tercantum dalam surat izin praktik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin
paraktik diatur Peraturan Materi.
Bagian
Kedua
Palaksanaan
Praktik
Pasal
39
Praktik kedokteran diselenggarakan
berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau doktrer gigi dengan pasien
dalam upaya untuk memelihara kesehatan, pencegahan penyakit, meningkatkan
kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
Pasal
40
Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai
surat izin praktik dan menyelenggarakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
Dalam hal dokter atau dokter gigi berpraktik
disarana pelayanan kesehatan, pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat
daftar dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran.
Pasal
42
Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang
mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik
untuk melakukan praktik kedokteran disarana pelayanan kesehatan tersebut.
Pasal
43
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanan
praktik kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian
Ketiga
Pemberian Pelayanan
Paragaraf
1
Standar Pelayanan
Pasal
44
Dokter atau dokter gigi dalam
menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan
kedokteran atau kedokteran gigi.
Standar pelayanan sebagaimana pada ayat (1)
dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.
Standar pelayanan untuk dokter atau dokter
gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Mentri.
Paragraf
2
Persetujuan Tindakan Kedokteran atau
Kedokteran Gigi
Pasal
45
Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran
gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus
mendapatkan persetujuan.
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap.
Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnya mencakup :
Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
Alternatif tindakan lain dan resikonya;
Risiko dan komplikasi yang mukin terjadi; dan
Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran
gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetuajuan tertulis
yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
Ketentuan mengenai tata cara persetujuan
tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf
3
Rekam
Medis
Pasal
46
Setiap dokter atau dokter gigi dalam
menjalanka praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai meneriman pelayanan
kesehatan.
Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi
nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.
Pasal
47
Dokumen rekam medis sebagai mana dimaksud
dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan
kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
Rekam medis sebagaimana simaksudkan pada ayat
(1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan
pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf
4
Rahasia
Kedokteran
Pasal
48
Setiap dokter atau dokter gigi dalam
melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.
Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk
kepentingan kesehatan pasien, memenuhi paraturan penegak hukum dalam rangka
penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia
kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf
5
Kendali
Mutu dan Kendali Biaya
Pasal
49
Setiap dokter atau dokter gigi dalam
melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan
kendali mutu dan kendali biaya.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan audit medis.
Pembinaan dan pengawasan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi
profesi.
Paragraf 6
Hak
dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi
Pasal
50
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan
praktik kedokteran mempunyai hak:
Memperoleh perlindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dengan standar profesi dan
standar prosedur operasional;
Memberika pelayanan medis menurut standar
profesi dan standar prosedur operasional;
Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur
dari pasien atau keluarganya; dan
Menerima imbalan jasa.
Pasal
51
Dokter atau dookter gigi dalam melaksanakan
praktik kedokteran mempunyai kewajiban:
Memberikan pelayanan medis sesuai dengan
stanadr profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
Merujuk pasien kedokter atau kedokter gigi lain
yang mempunyai keahlian atau kamampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu
melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya
tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
Melakukan pertolongan darurat atas dasar
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu
melakukannya; dan
Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti
perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
Paragraf
7
Hak
dan Kewajiban Pasien
Pasal
52
Pasien, dalam menerima pelayanan para praktik
kedokteran, mempunyai hak:
Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang
tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3);
Meminta pendapat dokter atau dokter gigi
lain;
Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
medis;
Menolak tindakan medis; dan
Mendapat isi rekam medis.
Paragraf 8
Pembinaan
Pasal
54
Dalam rangka terselenggaranya praktik
kedokteran yang bermutu dan melidungi masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini, perlu dilakukan pembinaan terhadap dokter
atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran.
Pembinaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat
(1) dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama-sama dengan organisasi profesi.
BAB
VIII
DISIPLIN
DOKTER DAN DOKTER GIGI
Bagian
Kesatu
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia
Pasal
55
Untuk
menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik
kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
Majelis
Kehormatan Disiplin Kedoktrean Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil
Kedokteran Indonesia.
Mejelis
Kehormatan Disiplin Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independent.
Pasal
56
Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Konsil
Kedokteran Indonesia.
Pasal
57
Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berkedudukan di ibu kota negara
Republik Indonesia.
Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh Konsil
Kedokteran Indonesia atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Pasal
58
Pimpinan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua,
seorang wakil, dan seorang sekretaris.
Pasal
59
Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedo
kteran Indonesia tersiri atas 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga) orang
dokter gigi dari organisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan seorang
dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjana hukum.
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia harus dipenuhi syarat sebagai berikut
:
Warga negara Republik Indonesia;
Sehat jasmani dan rahani;
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
berakhlak mulia;
Berkelakuan baik;
Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat;
Bagi dokter atau dokter gigi, pernah
melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki
surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi;
Bagi sarjana hukum, pernah melakukan praktik
dibidang hukum paling sedikit 10 (sepuluh) tahundan memiliki pengetahuan di
bidang hukum kesehatan; dan
Cakap, juju, memiliki moral, etika, dan
integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik.
Pasal
60
Anggota
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Menteri atas
usul organisasi profesi.
Pasal
61
Masa
bakti keanggotaan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah 5 (lima) kali masa jabatan.
Pasal
62
Anggota Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia sebelum mengaku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji
sesuai dengan agama masing-masing di hadapan Ketua Kedokteran Indonesia
Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berbunyi sebagai berikut :
"Sumpah/Janji sebagaimana dengan
sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, tidak sekali-kali akan
menerima langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan
atau pemberian.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan
menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau
pemberian.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam
menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu kedokteran atau
kedokteran gigi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan dokter
atau dokter gigi.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia
dan taat kepada dan akan mempertaruhkan serta mengamalkan Pancasila sebagai
dasar negara, Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa
akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh seksama,
obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras,
jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan
sebaik-baiknya, serta serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha
Esa, Masyarakat, bangsa dan negara.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa
akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan
siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya
yang diamanatkan Undang-undang kepada saya".
Pasal
63
Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota.
Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat :
Identitas pengadu;
Nama dan alat tempat praktik dokter atau
dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan
Alasan pengaduan.
Pengaduan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan
tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata
ke pengadilan.
Bagian
Keempat
Pemeriksaan
Pasal
67
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia memeriksa dan memberikan kepurusan terhadap pengaduan yang berkaitan
dengan disiplin dokter dan dokter gigi.
Pasal
68
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan
pelanggaran etika. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan
pengaduan kepada organisasi profesi.
Bagian
Keempat
Keputusan
Pasal
69
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran
Indonesia.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sangsi disiplin
Sangsi disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berupa :
Pemberian peringatan tertulis;
Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi
atau surat izin praktek; dan /atau
Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan
di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
Bagian
Kelima
Pengaturan
Lebih Lanjut
Pasal
70
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, tata cara
penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta
pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
BAB IV
PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
Pasal
71
Pemerintah Pusat, Konsil Kedokteran
Indonesia, pemerintahan daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi
praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
Pasal
72
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 diarahkan untuk :
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang
diberikan dokter dan dokter gigi;
Melindungi masyarakat atas tindakan yang
dilakukan dokter dan dokter gigi; dan
Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,
dokter, dan dokter gigi.
Pasal
73
Setiap orang dilarang menggunakan identitas
berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat
seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah
memiliki surat tanda registrasi dan/ atau surat izin praktik.
Setiap orang dilarang menggunakan alat,
netode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi
yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh
peraturan prundang-undangan.
Pasal
74
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dokter
gigi yang menyelenggarakan praktik dokter dapat dilakukan audit medis.
BAB X
KETENTUAN
PIDANA
Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan
sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana penjara palikg lama 3
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Setiap dokter atau dokter gigi warganegara
asing yang dengan sengaja melakukan praktiknkedokteran tanpa memiliki surat
tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau dengan paling
banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Setiap dokter atau dokter gigi warga negara
asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat
tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda palling
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal
76
Setiap dokter dan dokter gigi yang dengan
sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
Pasal
77
Setiap orang dengan sengaja menggunakan
identitas berupa gelar atau bentuklain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat
seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah
memiliki surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah).
Pasal
78
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan
alat, metode atau cara-cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter
gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda
registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 ayat (20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal
79
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun atau denda paloing banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:
Dengan sengaja tidak memasang papan nama
sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1);
Dengan sengaja tidak membuat rekam medis
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf
e.
Pasal
80
Setiap orang yang dengan sengaja
memperkejakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dengan
paling banyak Rp. 300.000.00,00 (tigaratus juta rupiah).
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah
pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau
dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.
BAB XI
KETENTUAN
PERALIHAN
Pasal
81
Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini
semua peraturan perundang-undangan uang merupakan pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik
kedokteran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum
diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal
82
Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki
surat penugasan dan/atau surat izin praktik, dinyatakan telah memiliki surat
tanda registrasi dan surat izin praktik berdasarkan Undang-undang ini.
Surat penugasan dan surat izin praktik
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus disesuaikan dengan surat tanda
registrasi dokter, suraat registrasi dokter gigi, dan surat izin praktik
berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun setelah Konsil
Kedokteran Indonesia terbentuk.
Pasal
83
Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran
disiplin pada saat belum terbentuknya Majelis Kehoramatan Disiplin Kedokteran
Indonesia ditangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Tingkat Pertama dan
Menteri pada Tingkat Banding.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Menteri
dalam menangani pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim yang
terdiri dari unsur-unsur profesi untuk memberikan pertimbangan.
Putusan berdasarkan pertimbangan Tim
dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Menteri sesuai dengan
fungsi dan tugasnya.
Pasal
84
Untuk pertama kali anggota Konsil Kedokteran
Indonesia diusulkan oleh Menteri dan diangkat oleh Presiden.
Keanggotan Konsil Kedokteran
Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku uintuk masa jabatan 3
(tiga) tahun sejak diangkat.
BAB
XII
KETENTUAN
PENUTUP
Pasal
85
Dengan Undang-Undang ini maka Pasal 54
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan
dokter dan dokter gigi, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal
86
Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (2) harus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal
87
Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 harus dibentuk paling lambat 1(satu) bulan sebelum masa
jabatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (2) berakhir.
Pasal
88
Undang-Undang
ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.
Disahkan
di Jakarta
pada
tanggal 6 Oktober 2004
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI
SOEKARNO PUTRI
Diundangkan
di Jakarta
Pada
tanggal 6 Oktober 2004
SEKRETARIAT
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
BAMBANG
KESOWO
LEMBAGA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004
NOMOR
116
Postingan
